Dorong Pengelolaan Aset Negara yang Transparan dan Akuntabel, BLA Jakarta Susun RKBMN 2027

Jakarta, 25 September 2025 - Pelayanan publik yang lebih baik, sarana pendidikan yang layak, dan fasilitas keagamaan yang memadai tidak lepas dari bagaimana negara merencanakan dan mengelola asetnya. Untuk itu, Balai Litbang Agama Jakarta bersama sejumlah satuan kerja Kementerian Agama menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 pada Kamis, (25/9).

Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Irhason, menegaskan bahwa penyusunan RKBMN bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun anggaran mendatang, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan, agar sesuai dengan kebutuhan riil dan Standar Barang & Standar Kebutuhan (SBSK).

"Penyusunan RKBMN bertujuan mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, akuntabel, dan optimal, serta menyediakan dasar penyusunan anggaran yang terintegrasi dengan kebutuhan BMN di Kementerian/Lembaga,"ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Ahmad Syafi'i Mufid Balai Litbang Agama Jakarta Lantai 2 ini melibatkan seluruh pegawai Balai Litbang Agama Jakarta, serta perwakilan dari MTsN 28 Jakarta, Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM), Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenag, dan Inspektorat Jenderal Kemenag. Sinergi lintas unit ini diharapkan menghasilkan RKBMN yang akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prioritas Lembaga, serta meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan BMN secara optimal.

Narasumber dari Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan, Harum Murti, menekankan bahwa RKBMN adalah instrumen penting dalam menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Dengan RKBMN yang tepat, kita bisa menghindari pemborosan sekaligus mendorong optimalisasi aset. Misalnya, kebijakan penggunaan kendaraan listrik untuk dinas tidak hanya hemat energi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas," jelas Harum.

Penyusunan RKBMN 2027 juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola aset negara yang lebih akuntabel. Hasil akhirnya diharapkan mampu menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang lebih representatif dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.